Jakarta, 30 Juni 2026 – Universitas Bakrie resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang diselenggarakan di Auditorium Bakrie Tower Lantai 42. Kegiatan ini juga diselenggarakan bersamaan dengan Workshop Literasi Keuangan Negara dan Investasi yang diikuti oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Bakrie.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Rektor I Universitas Bakrie, Bapak Tri Pujadi Susilo, bersama Kepala Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi DJPPR Kementerian Keuangan, Bapak Wawan Sugiyarto. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Program Studi Akuntansi, jajaran manajemen Universitas Bakrie, serta perwakilan dari DJPPR Kementerian Keuangan.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Universitas Bakrie, Bapak Tri Pujadi Susilo, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi serta pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan negara. "Universitas Bakrie menyambut baik kolaborasi dengan DJPPR Kementerian Keuangan. Kami berharap kerja sama ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi mahasiswa, tetapi juga membuka berbagai peluang kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya.
Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan Workshop Literasi Keuangan Negara dan Investasi yang disampaikan oleh Bapak Wawan Sugiyarto. Dalam sesi tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan pembiayaan negara, peran strategis DJPPR dalam mendukung pembangunan nasional, serta pentingnya literasi keuangan dan investasi sebagai bekal menghadapi dinamika ekonomi di masa depan.
Melalui kerja sama ini, Universitas Bakrie berharap dapat terus memperluas kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dalam menghadirkan pembelajaran yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri maupun sektor publik. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten serta memberikan dampak nyata bagi kedua belah pihak.